Pangkalpinang - Didit Srigusjaya, S.H., M.H. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyesalkan kurang akuratnya penetapan Desil bagi masyarakat. Hal ini menjadi persoalan, pasalnya ada warga yang punya banyak kendaraan masuk Desil rendah.
"Persoalan ini hampir terjadi di seluruh Indonesia, termasuk di Bangka Belitung," kata Didit saat Audiensi dengan Kades yang tergabung dalam APDESI di Ruang Banmus, DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (17/9/2026).
Tampak beberapa Kades yang tergabung dalam APDESI menghadiri kegiatan tersebut. Hampir semua Kades juga mengeluhkan masalah ini. Hal ini menjadi bumerang, sebab menjadi persoalan di kalangan masyarakat.
Sejumlah Kades mengharapkan ke depan ada perbaikan data dalam penetapan Desil. Seharusnya Kades dilibatkan dalam penetapan Desil, karena Kades lebih mengetahui kondisi di lapangan.
Hal senada dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Heryawandi, S.E. Menurutnya, data dalam menetapkan Desil belum sempurna. Sebaiknya dalam penetapan Desil ini melibatkan Kades setempat.
"Penggunaan data Desil untuk penyaluran bantuan sosial terkesan dipaksakan," ungkapnya.
Megawati Soeroso, ST., M.Si Kepala DP3ACSKB Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan masyarakat dibantu pemerintah desa proaktif memperbaharui kartu keluarga. Begitu juga mengenai domisili dan mobilisasi penduduk.
"Perlu peran masyarakat melakukan pemutakhiran data kependudukan. Pastikan data kependudukan terpadu dan termutakhir," harapnya.
Kesempatan ini hadir juga, Sugeng Arianto M.Si. sebagai Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kadinsos, Bappeda, BKKBN dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Bangka Belitung.
Sugeng menjelaskan, ada sarana untuk memperbaiki Desil. Masyarakat bisa memfaatkan saluran tersebut. Selain itu, jika masyarakat ada yang datang ke BPS maka bisa dibantu memperbaiki datanya.
"Namun untuk penetapan Desil itu, tetap menjadi kewenangan pusat," ungkapnya.
- 1 read